Kedai Rakyat 1 Malaysia

Bila Indonesia populer dengan pasar induk atau pasar tradisionalnya yang menjual berbagai produk lokal, Malaysia menyajikan nuansa berbeda dengan dengan membuka pasar swalayan bernama ‘Kedai Rakyat 1 Malaysia.’ Pasar swalayan ini dibangun massal di seantero Malaysia.

Kedai Rakyat 1 Malaysia adalah toko dengan format mini market yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga murah. Kedai Rakyat ini juga sekaligus menjadi medium bagi pemerintah Malaysia untuk mengendalikan harga dan mengurangi monopoli produk yang telah lama didominasi oleh produsen multinasional.

Nama ‘1 Malaysia’ diambil sebagai judul pasar swalayan itu, sesuai dengan slogan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak. Produk lokal berlabel ‘1 Malaysia’ juga menjadi ciri khas pasar swalayan ini. Istimewanya, Kedai Rakyat 1 Malaysia sepenuhnya dibuka pemerintah Malaysia untuk menyejahterakan rakyat mereka, sehingga harga di sana lebih murah 50 persen dari pasar swalayan umum.

Tahun 2011 lalu, pemerintah Malaysia meresmikan setidaknya 26 unit Kedai Rakyat 1 Malaysia yang tersebar di seluruh Malaysia. Tahun 2012 ini, mereka menargetkan pembukaan 86 unit lainnya di berbagai wilayah Malaysia. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan keuangan untuk membangun dan menata pasar swalayan istimewa itu.

Read More

20:01 | 0 komentar

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar terancam di depak dari koalisi. Alhasil, menteri-menteri yang berasal dari kedua partai tersebut pun juga terancam posisinya.

Kisruh mengenai koalisi diduga salah satunya disebabkan oleh pengguliran Hak Angket Mafia Pajak beberapa waktu lalu. Tapi hal itu bukanlah satu-satunya alasan akan ditendangnya kedua partai itu.

Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdala mengatakan, Golkar dan PKS akan didepak karena usaha pemerintahan SBY untuk menindak kelompok-kelompok yang melakukan gangguan pluralisme dan kebhinekaan kurang mendapatkan sokongan partai koalisi.

"Selain Golkar, PKS ada juga PPP seperti Menteri Agama (Suryadharma Ali) dari PPP yang kurang mensupport, " kata Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdala dalam jumpa pers di Gedung PNBK, Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Jadi, menurut Ulil, bila PDIP masuk ke dalam koalisi maka platform akan menjadi ideologis dan nasionalis. "Kalau PPP mungkin belum dikeluarkan, tapi yang urgent adalah PKS dan mencarikan pengganti Golkar," tandasnya.

Selain itu menurut Ulil, Gerindra akan ditampung dan keluarnya PKS. "Kalau tidak ada gantinya ini cukup signifikan jadi kalau PDIP dan Gerindra sangat signifikan," ujar Ulil. Demikian Info Kita tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar.

Read More

05:47 | 0 komentar

Badan Narkotika Provinsi

Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Tengah Ir Yoab A Mihing mengatakan, PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng dan kabupaten/kota yang terlibat narkoba dan bolos kerja akan diberhentikan.

"Pemberhentian dari dinas bagi PNS yang terlibat narkoba sudah diatur melalui Peraturan MenPAN. Jadi apabila terbukti ada PNS yang melakukan hal itu, dengan tegas akan diberhentikan," kata Yoab A Mihing, di Palangka Raya, Minggu (23/1/2011).

Berdasarkan data tahun 2010 ada lima PNS di Kalteng yang terlibat narkoba dan dalam waktu dekat mereka akan dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas karena telah mencoreng nama baik korp.

Dari kelima PNS tersebut, tiga di antaranya akan dikenakan sanksi dalam waktu dekat ini.

Mereka terdiri, seorang pegawai Bank Pembangunan Kalteng di Kabupaten Kapuas, seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dan seorang lagi pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalteng.

Sementara itu, di daerah lain seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, pada 2009 ada lima orang oknum PNS terlibat narkoba dan pada tahun 2010 bertambah menjadi 10 PNS.

"Bahkan berdasarkan infromasi, ada beberapa kabupaten pemekaran yang PNS-nya sudah tersentuh narkoba, salah satunya adalah Kabupaten Sukamara. Ini tentunya perlu diwaspadai, terutama kabupaten yang berbatasan dengan provinsi tetangga," ucapnya.

Pemberhentian oknum PNS yang terlibat narkoba tidak harus menunggu keputusan sidang di pengadilan. Namun, setelah ditetapkan sebagai terdakwa sudah bisa diberhentikan dengan tidak hormat.

"Namun karena berbagai pertimbangan, maka pemberhantian tersebut sering dilakukan setelah keluarnya putusan sidang di pengadilan," terangnya.

Pemberhentian oknum PNS tidak saja bagi mereka yang terlibat narkoba, namun juga dilakukan bagi PNS yang bolos sampai 46 hari. Bolos kerja selama dua minggu akan diturunkan pangkatnya.

"Tindakan tegas yang dilakukan di TNI/Polri juga akan diterapkan sama kepada oknum PNS yang terlibat narkoba dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas," ujarnya.

Read More

18:22 | 0 komentar

Kementerian Pertahanan Taiwan

Kementerian Pertahanan Taiwan pada hari Jumat (7/1/2011), mengatakan, pihaknya memantau ketat pengembangan jet tempur siluman pertama China dan akan terus mengupayakan pengadaan pesawat canggih dari Amerika Serikat.

"Kami tengah mencermati situasi itu secara saksama dan terus mengumpulkan informasi yang relevan," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Yu Sy-tue. Ia menanggapi laporan baru-baru ini bahwa China telah merampungkan sebuah prototipe jet tempur siluman, J-20.

Washington sejauh ini meremehkan pentingnya pesawat tempur baru itu. Seorang pejabat tinggi Angkatan Laut AS memperkirakan, butuh waktu bertahun-tahun sebelum jet tempur itu benar-benar bisa diopersikan.

Namun, ancaman mungkin memang terasa lebih tajam di Taiwan, yang telah lebih dari 60 tahun hidup di bawah ancaman invasi China, saat suatu laporan militer tahun lalu mengakui bahwa Beijing memiliki jet tempur yang lebih baik ketimbang yang dimiliki negara pulau itu. "Taiwan perlu memperkuat pertahanan udaranya terkait dengan perkembangan yang tidak seimbang antarkedua belah pihak. Kami perlu pesawat tempur canggih dan kami akan menegaskan niat kami untuk membeli jet dari Amerika Serikat," katanya.

Taipei mengajukan kepada pemerintah AS untuk membeli 66 unit jet tempur F-16 C/D pada awal tahun 2007. Namun, para pengamat mengatakan, Washington menarik ulur kesepakatan itu karena takut akan kemarahan Beijing. China menentang setiap penjualan senjata ke Taiwan, yang dianggap sebagai bagian dari wilayahnya yang menunggu proses reunifikasi. Hal tersebut dilakukan dengan kekerasan jika perlu meskipun kedua belah pihak berpisah sejak tahun 1949 setelah perang saudara dan diperintah secara terpisah sejak itu.

Taiwan berpendapat masih perlu mempertahankan diri meskipun dalam beberapa tahun belakangan meningkatkan hubungan dengan China daratan. Demikian Info Kita tentang Kementerian Pertahanan Taiwan.

Read More

09:00 | 0 komentar

Rasija

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Rasija (37), nelayan asal Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, hilang saat melaut di perairan Cirebon. Kuat dugaan, Rasija digulung ombak tinggi.

Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI), Dade Mustofa, mengatakan, Rasija pergi melaut pada Selasa (28/12/2010) sekitar pukul 14.00.

Saat itu, Rasija bersama dua tetangganya, Darwita (38) dan Ruslan (36). "Mereka melaut untuk menebar jaring penangkap rajungan," kata Dade, Rabu (29/12/2010).

Menurut Dade, seharusnya tiga nelayan itu sudah kembali ke daratan pada Selasa sore. Sebab jaring untuk rajungan biasanya ditebar siang dan baru kembali diangkat keesokan harinya.

Namun sayang, hingga Selasa malam, tiga nelayan itu tidak kunjung pulang ke rumah. Karena curiga, keluarga langsung mencari tahu kepada sesama nelayan. Namun tak ada satu nelayan pun yang tahu.

Akhirnya pagi tadi, tiga nelayan itu dicari beramai-ramai oleh nelayan lain dengan menyusuri perairan Cirebon. Hasilnya, Darwita dan Ruslan berhasil ditemukan, sementara Rasija masih hilang.

"Saat ditemukan, dua nelayan tengah terombang-ambing di laut sambil memegangi kapal mereka yang terbalik. Tubuhnya terluka dan mereka masih trauma," kata Dade.

Pencarian Rasija, kata Dade, terkendala cuaca. Sebab saat ini, ombak di perairan Cirebon sangat tinggi, dengan disertai angin kencang.

Read More

10:40 | 0 komentar

Undang-Undang Parpol yang baru

Undang-Undang Parpol yang baru disahkan pekan lalu menaikkan batas maksimal sumbangan untuk parpol dari sebelumnya Rp5 miliar menjadi Rp7,5 miliar. Menurut Ketua Umum Hanura, Wiranto, menaikkan batas maksimal itu pilihan tepat.

"Sumbangan sampai Rp7,5 miliar biarkan saja. Dari pada tercatat kecil tapi yang siluman besar," kata Wiranto di sela Rapimnas Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 20 Desember 2010.

Menurut dia, dalam pemilu sebelumnya sumbangan siluman paling banyak dimasalahkan. Namun, pengusutan tidak kunjung selesai. Bahkan, sampai hari ini.

"Kami sudah mengawal itu dari awal. Sekarang DPR sudah setuju, kami juga amini setuju," katanya.

Selain itu, terkait UU Penyelenggara Pemilu, Wiranto berpendapat independensi KPU lebih bisa diharapkan bila ada orang partai di dalamnya. Dia mendasarkan hal itu dari pemilu 1999 dan dua pemilu setelahnya.

Menurutnya, independensi dalam konstitusi harus dimaknai lembaganya yang independen, bukan asal calon anggota KPU-nya. "Parpol boleh masuk, daftar KPU lepas baju (partai)," katanya.

Wiranto yang berpengalaman ikut sebagai kontestan pada 2004 dan 2009 itu merasakan ada kepentingan tertentu memanfaatkan KPU.

"Pemilu 1999 saya ikut mengikuti dinamikanya, ada (anggota) partai di situ (jadi anggota KPU) justru lebih fair," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai sumbangan pengusaha kepada Partai Politik (Parpol) maksimal sebesar Rp7,5 miliar merupakan hal wajar. Namun partai pendukung pemerintah ini memberikan persyaratan ketat dalam menerima ketentuan baru tersebut. Demikian catatan online Yuly Susanty tentang Undang-Undang Parpol yang baru.

Read More

19:01 | 0 komentar

Tim penasihat

Tim penasihat hukum terdakwa Gayus Halomoan Tambunan menilai alasan ketua tim penasihat hukum Komjen Susno Duadji, Hendry Yosodiningrat, yang menolak Susno menjadi saksi meringankan atau a de charge disidang Gayus terlalu mengada-ada.

Demikian dikatakan Pia Nasution, salah satu pengacara Gayus, kepada majelis hakim disidang kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin ( 6/12/2010 ).

Pia mengatakan, pihaknya meminta Susno untuk menjadi saksi lantaran Susno memiliki keinginan untuk membongkar mafia hukum. Oleh karena itu, pihaknya lalu meminta M Assegaf, pengacara Susno lain, agar kliennya dapat menjadi saksi. Permintaan itu disampaikan melalui surat pada Senin pekan lalu.

Selain itu, tambah dia, pihaknya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Susno. "Dan nyatakan kesediaan. Namun pada sidang (Susno) hari Selasa, salah seorang pengacara (Hendry) tanpa diduga menyatakan keberatan," jelas dia.

Seusai sidang Susno, tambah Pia, pihaknya menghubungi Hendry untuk kembali menjelaskan maksud permintaan Susno menjadi saksi. Saat itu, kata dia, Hendry menyetujui dan meminta tim pengacara Gayus kembali mengirimkan surat permintaan.

Kemudian, lanjutnya, sikap Hendry berubah dengan alasan majelis hakim Susno tidak menyinggung permintaan Gayus saat sidang hari Kamis. "Menurut kami alasannya mengada-ada. Hari Kamis kami hubungi lagi, pak Assegaf dan Maqdir Ismail tidak keberatan," kata dia.

Ditambahkan Pia, pihaknya baru dapat menghubungi Hendry pada hari Jumat. Saat itu, Hendry kembali menyatakan kesediaan kliennya untuk bersaksi hari ini. Namun, ucap dia, Susno tidak mungkin bersaksi lantaran terganjar syarat-syarat administrasi yang belum diurus.

Akibatnya, tidak ada saksi yang meringankan disidang Gayus terkait empat perkara yang menjeratnya. Tim pengacara hanya menghadirkan Bagir Manan, ahli hukum administrasi negara. Bagir menjelaskan terkait penetapan keberatan pajak di Direktorat Jenderal Pajak.

Seperti diberitakan, menurut Hendry, sebagai pengungkap kasus, Susno tidak etis menjadi saksi yang meringankan disidang Gayus. Susno, kata dia, dapat bersaksi jika dari awal dijadikan saksi saat proses penyidikan di tim independen Polri.

Gayus bersikukuh Susno menjadi saksi lantaran ia menilai Susno sebagai Kabareskrim Polri banyak tahu tentang rekayasa kasusnya. Demikian catatan online Yuly Susanty tentang Tim penasihat.

Read More

00:38 | 0 komentar